Data Sektoral Berdasarkan OPD

  1. Beranda
  2. Data Sektoral
  3. OPD

Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama

No Sub Elemen Tahun Satuan Pengentri Data
Detil
2020 2021 2022 2023 2024
Jumlah Kebijakan Daerah di Bidang Administrasi Pemerintahan dan Kerja Sama
Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah Pengkoordinasian Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah Kerjasama Pemerintah Daerah
 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah Fasilitasi Forum Komunikasi Pimpinan Daerah
 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah pemantauan dan evaluasi Kerjasama Pemerintah Daerah
 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah pemantauan dan Evaluasi Hasil Pengkoordinasian Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil, Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
 Sub Bagian Administrasi Pemerintahan Dan Kerjasama
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Pelimpahan sebagian kewenangan Kepala Daerah kepada Camat
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Kecamatan, Kelurahan dan Desa
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Pengelolaan Dana Kelurahan
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Penegasan Batas Wilayah
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Penetapan Kode dan Data Kewilayahan
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Profil Kecamatan
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Profil Kelurahan
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Kecamatan dan Kelurahan
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah pemantauan dan evaluasi batas wilayah
 Sub Bagian Administras Kewilayahan
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama, dan Pendidikan keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Dokumen LPPD, dan ILPPD
 Sub Bagian Otonomi Daerah
Jumlah Standar Pelayanan Minimal (SPM)
 Sub Bagian Otonomi Daerah
Jumlah Laporan LKPJ / AMJ Bupati
 Sub Bagian Otonomi Daerah
Jumlah Profil Pemilihan Umum
 Sub Bagian Otonomi Daerah
Jumlah Daftar Nama Pimpinan dan atau Anggota Legislatif yang di PAW (Penggantian Antar Waktu)
 Sub Bagian Otonomi Daerah
Jumlah Kebijakan Daerah di bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah fasilitasi dan pengembangan kerja sama antar lembaga keagamaan dan kerukunan umat beragama
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah fasilitasi dan pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran serta kerja sama antar lembaga keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Penerima Bantuan bidang Sarana Peribadatan, Sarana Pendidikan Agama, dan Pendidikan Keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Calon Jemaah Haji
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Fasilitasi Calon Jemaah Haji
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Masjid dan Rumah Ibadah
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Perangkat Masjid dan Rumah Ibadah
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Insentif Imam dan Perangkat Rumah Ibadah
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Organisasi Keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah pemantauan dan evaluasi kebijakan Daerah bidang lembaga dan kerukunan keagamaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kerukunan umat beragama dan aliran kepercayaan
 Sub Bagian Bina Mental Spiritual
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Kesehatan
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Sosial
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
umlah Kebijakan Daerah tentang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Transmigrasi
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Pendidikan dan Kebudayaan
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Kesehatan
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Sosial
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi tentang Transmigrasi
 Sub Bagian Kesejahteraan Sosial
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Kepemudaan
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Kebijakan Daerah bidang Olah Raga
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pariwisata
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Kepemudaan
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pemantauan dan evaluasi tugas dan fungsi Olah Raga
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pariwisata
 Sub Bagian Kesejahteraan Masyarakat
Jumlah Peraturan Daerah
 Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Peraturan Bupati
 Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Keputusan Bupati
 Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Surat Edaran
 Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Harmonisasi Produk Hukum
 Sub Bagian Peraturan Perundang Undangan
Jumlah Bantuan Hukum
 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Jumlah Pengelolaan HAM
 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Jumlah Penanganan Perkara Sengketa Hukum
 Sub Bagian Bantuan Hukum dan HAM
Jumlah Inventarisasi dan Dokumentasi Produk Hukum Daerah dan Peraturan Perundang-undangan Lainnya
 Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Jumlah Tim Pengelola Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)
 Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Jumlah Sosialisasi, Penyuluhan dan Desiminasi Produk Hukum Daerah maupun Peraturan Perundang-undangan Lainnya
 Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Jumlah pemantauan dan evaluasi terhadap dokumentasi dan informasi produk hukum daerah
 Sub Bagian Dokumentasi Dan Informasi Hukum
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perencanaan Program Pembangunan Daerah
 Sub Bagian Penyusunan Program
Jumlah program yang disenergitaskan dengan pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota lain serta pihak swasta
 Sub Bagian Penyusunan Program
Jumlah koordinasi dan fasilitasi penyusunan program pembangunan dalam rangka mengurangi resiko dan kerugian pihak lain dalam rangka kelancaran program pembangunan daerah
 Sub Bagian Penyusunan Program
Jumlah pemantauan, evaluasi dan pelaporan program pembangunan daerah
 Sub Bagian Penyusunan Program
Jumlah pemantauan dan evaluasi TEPRA
 Sub Bagian Penyusunan Program
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pengendalian Program Pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun swasta agar pembangunan sesuai dengan program pembangunan daerah
 Sub Bagian Pengendalian Program
Jumlah pembinaan dan fasilitasi dalam rangka pengendalian pelaksanaan program pembangunan
 Sub Bagian Pengendalian Program
Jumlah Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
 Sub Bagian Evaluasi Dan Laporan
Jumlah rekomendasi dan tindaklanjut hasil temuan monitoring dan evaluasi program pembangunan daerah
 Sub Bagian Evaluasi Dan Laporan
Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah
 Sub Bagian Evaluasi Dan Laporan
Jumlah Perencanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
 Sub Bagian Pengelolaan LPSE
Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
 Sub Bagian Pengelolaan LPSE
Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang Secara Elektronik
 Sub Bagian Pengelolaan LPSE
Jumlah Laporan pengadaan Barang Secara Elektronik
 Sub Bagian Pengelolaan LPSE
Jumlah Paket Pengadaan Barang dan Jasa
 Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Pelaksanaan Pengadaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Katalog Elektronik Lokal/ Sektoral
 Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa
 Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Pembinaan bagi para pelaku pengadaan barang dan jasa pemerintah, terutama para Pengelola Pengadaan Barang dan Jasa serta personil UKPBJ
 Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Personil UKPBJ
 Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pendampingan, dan /atau konsultasi proses pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah di lingkungan Pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Desa
 Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah peserta bimbingan teknis, pendampingan, dan /atau konsultasi penggunaan seluruh sistem informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah antara lain SIRUP, SPSE, e-katalog, e-monev, SIKaP
Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Layanan Penyelesaiaan Sengketa Kontrak melalui Mediasi
 Sub Bagian Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang Dan Jasa
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perindustrian
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perdagangan
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan daerah tentang Koperasi
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan daerah tentang UKM
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan daerah tentang ESDM
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perindustrian
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perdagangan
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Koperasi
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi UKM
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi ESDM
 Sub Bagian Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Energi Sumber Daya Mineral
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pertanian
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pangan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kebijakan daerah tentang Kelautan dan Perikanan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kebijakan daerah tentang Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pertanian
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pangan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Kelautan dan Perikanan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 Sub Bagian Pertanian, Pangan, Kelautan Dan Perikanan
Jumlah Kebijakan daerah tentang Pendapatan
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kebijakan Kebijakan daerah tentang Penanaman Modal
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kebijakan daerah tentang Perijinan
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kebijakan daerah tentang Badan Usaha Daerah
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Pendapatan
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Penanaman Modal
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Perijinan
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Kegiatan pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi Badan Usaha Daerah
 Sub Bagian Pendapatan, Penanaman Modal, Perijinan Dan Badan Usaha Daerah
Jumlah Organisasi Perangkat Daerah
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Jabatan
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Analisa Jabatan dan Beban Kerja
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Kelas dan Nilai Jabatan
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Standar Kompetensi Jabatan
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Evaluasi Kapasitas Organisasi
 Sub Bagian Kelembagaan Dan Analisa Jabatan
Jumlah Proses Bisnis
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Standar Operasional Prosedur
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Standar Pelayanan
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Sistem Informasi Pelayanan Publik
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Tata Naskah Dinas
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Kodefikasi Kearsipan
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah pemantauan dan evaluasi Pelayanan Publik
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Survei Kepuasan Masyarakat
 Sub Bagian Pelayanan Publik Dan Tata Laksana
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Aparatur
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Budaya Kerja Aparatur
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Indikator Kinerja Utama OPD
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Perjanjian Kinerja OPD Berjenjang
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Pengukuran Kinerja OPD berjenjang
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan Kinerja Pemerintah Daerah
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Laporan Kinerja OPD
 Sub Bagian Kinerja Dan Reformasi Birokrasi
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Kepotokolan
 Sub Bagian Protokol
Jumlah Tim Keprotokolan Daerah dan OPD
 Sub Bagian Protokol
Jumlah Tamu Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokolan
 Sub Bagian Protokol
Jumlah Kegiatan Pemerintah Daerah yang difasilitasi keprotokolan
 Sub Bagian Protokol
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Hubungan Masyarakat
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah Kegiatan Pimpinan yang dipublikasikan kepada Awak Media
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah pemantauan dan evaluasi Tugas dan Fungsi tentang Informasi dan Komunikasi Publik
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah Media Massa
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah Pewarta
 Sub Bagian Komunikasi Dan Dokumentasi Pimpinan
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Upacara
 Sub Bagian Upacara
Jumlah Upacara Hari Besar Nasional
 Sub Bagian Upacara
Jumlah hari Besar Keagamaan
 Sub Bagian Upacara
Jumlah Ketatausahaan Pimpinan
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah Kinerja Program dan Kegiatan Setda
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah Kinerja Keuangan Setda
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah Renstra Setda
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah Renja Setda
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah RKA Setda
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah Kepegawaian Sekretariat Daerah
 Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Dan Staf Ahli
Jumlah sarana prasarana Ruman Jabatan
 Sub Bagian Rumah Tangga
Jumlah Pelayanan rumah jabatan
 Sub Bagian Rumah Tangga
Jumlah barang Setda
 Sub Bagian Perlengkapan Dan Pemeliharaan
Jumlah pemeliharaan peralatan dan perlengkapan Setda
 Sub Bagian Perlengkapan Dan Pemeliharaan