Jumlah Kebijakan Daerah tentang Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Tujuan Pengumpulan Data:
Untuk mengetahui Jumlah Kebijakan Daerah tentang Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Indikator:
Jumlah Kebijakan Daerah tentang Kecamatan, Kelurahan dan Desa
Variabel:
Kebijakan Pemerintah, Kecamatan, Kelurahan dan Desa
| No | Konsep | Definisi | Klasifikasi | Ukuran | Satuan | Dasar Rujukan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kebijakan Pemerintah | merupakan kebijakan yang ditujukan untuk publik dalam pengertian yang seluas-luasnya (negara, masyarakat dalam berbagai status serta untuk kepentingan umum), baik itu dilakukan secara langsung maupun tidak secara langsung yang tercermin pada berbagai dimensi kehidupan publik. | Klasifikasi berdasarkan analisis atau sesuai kebutuhan | Jumlah | Kebijakan | UU Nomor 32 Tahun 2004 |
| 2 | Pemerintahan Kecamatan | merupakan tingkat pemerintahan yang mempunyai peranan penting dalam pelaksanaan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan, hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagian urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati | Kebijakan Daerah tentang Kelurahan | Jumlah | Kebijakan | PP Nomor 17 Tahun 2018 |
| 3 | Pemerintahan Desa | adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. | Kebijakan Daerah tentang Desa | Jumlah | Kebijakan | UU Nomor 6 Tahun 2014 |